PENDIDIKAN PILAR KEMAJUAN BANGSA

Pendidikan adalah pilar penting kemajuan suatu bangsa. Para pendiri bangsa kita juga telah mengamanatkan pengelolaan pendidikan nasional yang dituangkan dalam UUD 45. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, setelah sekian lama maju mundur, saat ini Indonesia berada pada peringkat 108 dalam ‘Education of Human Development Index’ dari total 169 negara. Ini bukan fakta yang membanggakan, di tengah kenyataan begitu banyaknya problematika melilit pendidikan nasional.

Mutlak, seluruh elemen bangsa harus bergerak menuntaskan masalah-masalah tersebut secara komprehensif. Harus ada gotong royong tingkat nasional yang diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan pendidikan nasional. Dan sebagai targetnya, sistem pendidikan nasional harus mampu menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia internasional.

Pemerintah sebenarnya telah mencoba memetakan problematika tersebut, sampai dengan mengembangkan cetak biru solusinya. Namun masih banyak yang belum tersentuh upaya pemerintah tersebut. Di beberapa daerah di Jawa, telah teridentifikasi bahwa masih banyak kasus drop out/putus sekolah di semua jenjang pendidikan. Dalam tataran yang lebih tinggi, ada masalah besar dalam pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan. Kualitas sistem pendidikan nasionalpun masih dipertanyakan keampuhannya. Pertanyaannya, lalu apa yang terjadi di daerah terpencil di luar Jawa?

Kembali pada konsep gotong royong nasional tadi. Gerakan beberapa komunitas peduli pendidikan nasional, seperti ‘Tunas Indonesia’ (TI), harus dimaknai secara futuristic komprehensif akan menciptakan gotong royong dalam konteks kemanfaatan masif. Dalam kacamata teknis, apa yang dilakukan komunitas TI bukan sesuatu yang baru. Sudah banyak komunitas lain yang sudah melakukan hal yang sama. Perbedaannya lebih pada siapa donaturnya, dimana donator berdomisili, dan bagaimana cara mendistribusikan donasi kepada anak asuh, serta bagaimana membuat semuanya berjalan secara sustain. Lebih strategis lagi, bagaimana mengembangkan system empowerement/pemberdayaan anak asuh, tidak sekedar sebatas pada pemberian donasi untuk SPP.